K l i p s t o r i . com

Tempo 09 Juli 1977. 11 Juli nanti Ali Sadikin berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan SK Presiden tanggal 15 Juni No. 70 M/1977. Tapi nyaris sebulan sebelumnya. Senin pekan lalu. 2 orang mahasiswa mencalonkannya untuk kursi presiden. Mereka adalah Dipo Alam dan Bambang Sulistomo, masing-masing 7 tahun. Mengenakan kaos oblong bergambar wajah Bang Ali, mereka bicara di sebuah warung di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki. Beberapa hari kemudian tampak beberapa mahasiswa UI mengenakan kaos oblong bergambar Bang Ali itu. Rupanya mereka membeli di Bursa UI, yang menjualnya dalam jumlah terbatas. Harganya cuma Rp 350, tentu saja cepat laris. Akan halnya Dipo dan Bambang, mereka menilai Presiden Soeharto bukannya tidak berhasil. “Justru keberhasilan Soeharto itu harus digalakkan. Dan percepatan pembangunan memerlukan orang seperti Ali Sadikin”. kata Dipo, bekas ketua umum DM UI dan mahasiswa kimia FIPIA-UI yang tinggal menulis skripsi itu kepada Eddy Herwanto dari TEMPO.

Gerakan yang mereka sebut sebagai “Gerakan Pemikiran” itu, ternyata lahir cuma dalam sehari. Dan petisi mereka “bersumber dari surat pembaca di koran-koran” sebagaimana ungkap Bambang Sulistomo anak Bung Tomo mahasiswa politik FIS-UI tingkat terakhir yang pernah ditahan karena Peristiwa 15 Januari. Petisi bertanggal 20 Juni itu antara lain “mencoba mengajukan seorang calon untuk diikut-sertakan pada pemilihan Presiden pada SU MPR bulan Maret 1978”. Terpilih atau tidak, “tergantung dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila”. Mereka berharap tidak dianggap beriktikad buruk. “Andaikata iktikad kami ini dicurigai, maka peringatkanlah kami, tunjukkanlah di mana kesalahan kami, tulis petisi. Bambang mengaku tak punya keinginan politik. “Kami hanya ingin agar arus bawah dapat pula berpartisipasi mengembangkan kebudayaan politik”. Dipo menimpali. “Dibilang move politik, nggak juga. Lebih tepat memang Gerakan Pemikiran” sahut Bambang. “Sebab ini tidak sama dengan kampanye Jimy Carter ketika mencalonkan diri sebagai Presiden AS lewat Hamilton Jordan”. tambah Bambang.

Lalu Dipo menjelaskan, gerakan mereka bermaksud merangsang terciptanya iklim baru dalam kebudayaan politik. Akan Sia-Sia Sadar bahwa mereka melawan arus, kedua mahasiswa itu katanya siap menanggung risiko. Dan mereka juga tak mau dikaitkan dengan kegiatan kampus UI. Tapi Lukman Hakim. Ketua DM UI, yakin (atau berharap) bahwa Dipo dan Bambang punya konsep dan perencanaan yang matang. “Kalau mereka hanya sekedar melemparkan isyu tanpa backing konsep yang kuat, akan sia-sia”, katanya kepada Syarief Hidayat dari TEMPO. Dipo dan ambang sendiri mengaku belum mendapat dukungan tokoh-tokoh lain. DM-DM lain pun belum mereka hubungi. Tapi pekan lalu Iskadir Chottob, ketua DM Unpad, menyatakan dukungannya. Barangkali setelah Dipo dan Bambang berangkat ke Bandung. “Saya berharap hal itu akan diperhatikan dalan sidang DPR/MPR yang akan datang” katanya kepada koran Pikiran Rakyat. Sebaliknya Hudori Hamid, ketua DM IKIP Jakarta, menyayangkan petisi tidak disalurkan lewat DM-DM se Jakarta. Alasannya,”kalau tak ada dukungan, apa gunanya?” Tapi memang diakui kesulitan mendapatkan kesempatan dalam sidang antar DM seperti yang ditunjukkan Sulaiman Hamzah, ketua I DM IKIP. Misalnya ketika ada rencana mengirim karangan bunga ke Istana Negara “atas matinya demokrasi di Indonesia”.

Semula disepakati, UI yang memimpin IKIP membacakan pernyataan dan UKI yang menyerahkan karangan bunga. Tapi tiba-tiba rencana batal karena Lukman Hakim, berubah pikiran. Haruskah dipimpin oleh DM UKI? “Kani lebih senang kalau sama-sama. Apalagi UI kan dianggap berbobot”, jawab Sulaiman. Bahwa mereka memijam TIM untuk bicara, ada alasan tersendiri. Sebab. “di sini kita bebas bicara, meskipun tempat bukanlah soal”, kata Bambang. Pihak TIM sendiri rupanya tidak tahu-menahu soal ini. “TIM itu kan milik umum, siapa saja bisa mempergunakannya. Dan saya tak bisa melarang atau meneliti KTP setiap orang yang masuk”, kata Irawati Sudiarso, ketua Dewan Kesenian Jakarta yang agak repot juga dengan kejadian itu. Seolah belum cukup repot, setelah Dipo-Bambang 4 orang, pemuda lain yang mengatas-namakan diri Generasi Muda Indonesia juga bicara di warung di TIM juga. Katanya, ia bermaksud merangsang SU MPR yang akan datang agar menetapkan berapa kali seseorang dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil. Reaksi terhadap “Gerakan Pemikiran” itu belum ada yang tegas. “Petisi itu sebagai alternatif, bagus”, kata Chalid Mawardi, sekjen DPP PPP. “Tapi soal itu toh tergantung pada pilihan MPR juga”, ujar Nuddin Lubis, ketua DPP PPP kepada Zulkifly Lubis dari TEMPO.

Meski PPP sendiri jauh sebelum kampanye pemilu sudah menyatakan kembali mencalonkan Soeharto dan Sri Sultan, toh Nuddin pekan lalu belum bersedia menjawab siapa calon PPP sebagai Presiden dan Wakil. “Tidak semua yang ada dalam hati bisa kita beberkan”, katanya. Yah, Selesailah Sudah Sabam Sirait, sekjen DPP PDI merasa gembira terhadap petisi tersebut, meski pun tak bersedia bicara banyak. Belum bersedia mengumumkan calon-calonnya, Sabam cuma menyatakan, “yang jadi pelopor kan biasanya generasi muda”. Di lain fihak, Sumiskum menganggap “usul seperti itu dalam negara demokrasi adalah biasa”. Lepas dari materinya, Wakil Ketua DPR dari fraksi Karya Pembangunan itu memperjelas sikapnya bahwa usul pencalonan tersebut merupakan sumbangan terhadap usaha mendewasakan bangsa. Tapi ia juga menilai, keberanian Dipo-Bambang itu lantaran “keadaan sudah berubah”. Di depan 8 DM se Jakarta yang menemuinya pekan lalu, Sumiskum menambah, “coba di tahun 1968 atau 1970, mungkin mereka sudah ditangkap. Tapi sekarang, saya lihat dia masih nongkrong makan sate”. Lalu bagaimana kalau Ali Sadikin sendiri menolak? “Yah, selesailah sudah gerakan kami”, jawab Dipo Alam.

Kepada pers, Ali sendiri menilai Dipo-Bambang sebagai punya keberanian moril di tengah masyarakat yang takut menyatakan pendapat. “Undang-undang yang melarang menyatakan pendapat itu tak ada”, katanya. “Kalau ada, tentu Ali Murtopo, Mintareja, Amir Murtono yang pernah menyatakan pendapatnya tentang calon Presiden dan Wakil juga ditangkapi”, tambahnya. Menganggap takut menyatakan pendapat sebagai pengaruh feodalisme, Ali Sadikin menyatakan tak perlu curiga atau mencari-cari latar-belakang politik gerakan tersebut. Misalnya menuduh sebagai subversi. Ia menilai demikian, bukan lantaran Ali Sadikin sendiri kebetulan yang dicalonkan. “Bisa saja yang dicalonkan Ali Murtopo, Idhn Chalid atau Sanusi Hardjadinata”, ujarnya lagi. Kalau MPR mencalonkannya sebagai Presiden? “Saya kan tak punya backing”, jawabnya. “Lagi pula Indonesia kan bukan AS di mana orang bisa menyatakan keinginannya jadi Presiden”. Perwira AL yang pernah punya cita-cita jadi ahli kebidanan itu akhirnya menyatakan, “serahkan soal Presiden dan Wakil pada sidang Umum MPR yang akan datang”. Dan menjelang sidang MPR nanti, seperti biasanya, tampaknya bakal terdengar macam-macam suara. Misalnya Sabtu minggu lalu. Sembilan pemuda asal Sumbawa, anggota Ikatan Pelajar-Mahasiswa Donggo Bima (IPDB) setelah gagal menemui Presiden Soeharto di Bina Graha membagi-bagikan kertas stensilan berisi data kecurangan pemilu 1977. Juga selembar pamflet. Isinya: minta agar pemilu diulang, memhuharkan Kopkamtib, menjadikan Golkar sebagai partai politik dan membersihkan tubuh pemerintahan. Mereka menyebut beberapa nama menteri dan pejabat sipil maupun ABRI. Termasuk: Menlu Adam Malik.

Sumber : Arsip Majalah Tempo